tabloidpulsa.id – Medcom.id kembali menggelar acara Tech Talk yang berlangsung di Gedung B.J Habibie kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta dengan mengusung tema “AI Ethics”. Acara talkshow ini merupakan yang kedua kalinya, dan disponsori IBM serta mendapat dukungan dari BRIN dan Microsoft, membahas etika penggunaan kecerdasan buatan yang kini implementasinya luas.

Tech Talk “AI Ethics” Medcom.id menghadirkan beberapa pembicara yaitu Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto; President Director IBM Indonesia, Roy Kosasih; Direktur & Chief Enterprise Business and Corporate Affair Officers XL Axiata, Yessie D. Yosetya; dan Director, Government Affairs Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam, Ajar Edi.

Indra Maulana, Pemimpin Redaksi Medcom.id menyampaikan bahwa pentingnya untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan soal penggunaan AI. “Setiap kemajuan teknologi itu ada dua wajah, satu mempermudah kehidupan manusia, tapi di satu sisi juga ada kerugian yang muncul. Makanya kita harus mulai concern kemajuan teknologi ini harus hanya membawa kebaikan dan meminimalisir kerugian yang hadir,” ungkap Indra.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah menaruh perhatian terhadap teknologi AI termasuk pengembangan ke depan dan panduan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan. Hal tersebut tertuang dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia yang rencananya akan dijadikan Peraturan Presiden (Perpres) dan saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

Menurutnya, ada beberapa tantangan dalam mewujudkan etika kecerdasan artifisial di era digital. Bukan soal infrastruktur, melainkan kepercayaan manusia atau masyarakat dan talentanya. Dia memandang teknologi AI itu hanya alat tapi berbasis data, sama seperti otak manusia bahwa kecerdasan itu karena ada basis data atau informasi yang terakumulasi. Apabila tidak ada data maka AI tidak akan berkembang.

“Setelah data tersedia permasalah selanjutnya adalah etika, bagaimana cara kita menjamin data yang yang digunakan tidak merugikan orang lain. Contohnya, pencuri bisa mencuri motor karena dia bisa punya informasi cara membobol kunci sepeda motor,” jelas Tri Handoko. Bagi dia teknologi AI bisa membantu melakukan data mining untuk mempermudah mendapatkan informasi penting, tapi di satu sisi tetap bisa merugikan. Dia juga menyinggung persoalan AI mengumpulkan dan memanfaat data tanpa izin pemilik data. Handoko menceritakan protes dari asosiasi kedokteran yang menyoal kemampuan teknologi AI untuk memberikan diagnosis awal penyakit sebuah pasien. Kedokteran tidak mempermasalahkan AI, melainkan cara teknologi mengumpulkan data dari jurnal kesehatan tanpa izin, mengingat jurnal ini tidak diperuntukan untuk pengumpulan informasi AI.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menuturkan bahwa kementerian tempatnya bernaung sudah merancang peta jalan pertumbuhan Indonesia di era digital. “Peta jalan ini menjawab isu dan tangan yang muncul mulai dari kesenjangan digital, disrupsi teknologi, isu data dan keamanan siber, isu kedaulatan digital, etika ruang digital, serta potensi ekonomi yang dihadirkan,” tutur Hary.

Menurut data Bappenas, diprediksi pada tahun 2045, teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7 persen hingga 7,1 persen. Pada data Bappenas di tahun 2022 juga diproyeksikan bahwa ekonomi digital akan memberikan kontribusi 20,70 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di tahun 2045.

“Regulasi atau kebijakan menjadi hal selanjutnya, tanpa kebijakan akan menimbulkan ke-semrawutan. Kalau infrastruktur bagus, pemerintah dan masyarakat juga sudah bagus mengenai teknologi ini, tapi kalau tidak ada transaksi ekonomi atau pemanfaatan optimal di dalamnya ya mubazir,” jelas Hary.

Hary mengaku roadmap yang dirancang sudah sangat komplit mulai dari pembangunan infrastruktur digital hingga penciptaan pemerintahan digital, ekonomi digital dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari implementasi dan pemanfaatan.

Ia menambahkan menyediakan sumber daya manusia yang menguasai teknologi termasuk AI serta mampu memanfaatkannya dengan optimal juga sama pentingnya dalam menciptakan etika teknologi tersebut. Hary mengakui pekerjaan rumah untuk menyediakan talenta digital berkualitas dan bersaing kelas dunia sangat banyak. Kelengkapan program yang dimiliki Kemenkominfo menunjukan bahwa langkah yang diambil saat ini sudah benar dan sejalan. “Kami punya target di tahun 2023 sebanyak 100 ribu talenta digital yang menguasai AI bukan coding tapi memahami teknologi tersebut, cara kerja, tata kelola dan lainnya,” kata Hary.

Program pelatihan tersebut akan dibagi menjadi beberapa kategori peserta, mulai dari kepala pemerintahan, swasta dan akademisi, kemudian pelajar dan pekerja untuk industri, dan masyarakat umum termasuk kalangan disabilitas. Program ini sifatnya inklusif dan berkelanjutan, serta gratis agar bisa diakses semua orang. Ini untuk menjawab keluhan terkait kurangnya talenta digital yang sesuai di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, XL Axiata juga tidak asing dari teknologi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat yaitu kecerdasan buatan.

“XL memulai perjalanan AI di tahun 2020. Yang mendorong untuk mulai AI dan Machine Learning ini, ada dua hal. Yang pertama dari sisi produktivitas dan yang kedua dari kacamata customer experience,” ujar Direktur & Chief Enterprise Business and Corporate Affairs Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya. Ia meyakini bahwa kemajuan teknologi seharusnya membantu pihaknya untuk meningkatkan produktivitas dan menghadirkan pengalaman hingga perjalanan penggunaan jauh lebih baik.

AI juga membantu pihaknya untuk menindaklanjuti dialog secara lebih detail. Tugasnya membantu mengevaluasi permasalahan dari keluhan yang disampaikan pengguna, misalnya soal aplikasi. Berkat AI, XL Axiata menyebut berhasil memangkas biaya dan mengalami peningkatan trafik secara signifikan, sebesar 70 persen. Mengimplementasikan strategi peralihan digital yang tepat dengan memanfaatkan teknologi AI merupakan kunci kesuksesannya dalam mengelola bahkan mengurangi biaya.

President Director IBM Indonesia, Roy Kosasih menyebut teknologi Artificial Intelligence kini telah menjadi tren yang tidak hanya merupakan keinginan, tapi kebutuhan dan kepastian bahwa setiap perusahaan atau organisasi dunia, termasuk Indonesia, harus menggunakannya.

“Kami yakin AI tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi dan GDP suatu negara, tapi juga kemampuan individu dari banyak pelaku bisnis untuk berkompetisi. Maka kualitas atau kemampuan SDM dalam memanfaatkan AI menjadi sangat penting,” ujarnya.

Soal kepopuleran Generative AI, IBM menyebut teknologi ini dapat membawa sejumlah manfaat untuk perusahaan, termasuk meningkatkan otomasi pada lini produksi di perusahaan. AI Generatif akan memiliki potensi besar untuk bisa menciptakan kemampuan baru, meningkatkan produktivitas serta banyak efisiensi, yang turut mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia.

“Di IBM, kami mengusung lima pilar kepercayaan yang sangat penting untuk membangun sistem AI terpercaya, yaitu kemampuan untuk menjelaskan, keadilan, ketangguhan, transparansi dan privasi.”

Untuk membantu pengguna, IBM juga menawarkan Watsonx, mampu mendukung klien dalam mengembangkan dan mengimplementasikan model AI sembari menyelesaikan permasalahan terkait dengan transparansi, privasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Melalui IBM Watsonx, bisnis akan mendapatkan akses ke rangkaian alat, teknologi, infrastruktur, dan layanan konsultasi dari ahli untuk membangun model AI yang tersedia karya mereka, serta menerapkannya pada skala besar dalam lingkungan terbuka dan lebih terpercaya untuk mendorong kesuksesan bisnis.

IBM juga menegaskan bahwa Watsonx bukan hanya tentang inovasi AI, tetapi juga mengedepankan kontrol kualitas yang memastikan keterpercayaan, dengan perangkat yang memungkinkan bisnis menggunakan data mereka sendiri secara aman.

Selain itu, Watsonx juga memungkinkan bisnis beradaptasi dengan fleksibel terhadap perubahan hukum dan regulasi. Watsonx terdiri dari studio watsonx.ai untuk model fondasi baru, AI generatif, dan machine learning (penyimpanan data watsonx.data, yang dibangun di atas arsitektur lakehouse terbuka.

IBM juga segera meluncurkan watsonx.governance pada tanggal 5 Desember untuk membantu organisasi menerapkan AI secara bertanggung jawab dan bersiap menghadapi regulasi yang akan diterapkan di seluruh dunia. Kemampuan utama watsonx.governance adalah mengoperasionalkan tata kelola untuk membantu mengurangi risiko, waktu, dan biaya terkait dengan proses manual dan menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk mendorong hasil yang transparan dan dapat dijelaskan.

Microsoft juga telah memasukan teknologi AI ke dalam aplikasinya, salah satunya lewat Microsoft Copilot, yang juga menyediakan platform untuk siapapun mengembangkan produk AI mereka sendiri.

“Di perusahaan kami AI adalah co-pilot, pilot tetap manusia sebagai pengawasan dan menentukan perintah yang diberikan untuk membuka peluang kreativitas serta inovasi, dan tadi disampaikan yaitu efisiensi lebih besar,” kata Director of Government Affairs Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam, Ajar Edi.

Menyinggung soal etika, Ajar mengatakan produk AI mereka sudah dari awal desain, secure, safety, dan trustworthy sejak sebelum diluncurkan. Beberapa prinsip yang diusung adalah bisa diandalkan, inklusif, keamanan dan privasi yang terjaga, transparansi, serta akuntabilitas. “Akuntabilitas yang paling penting. Jadi kita punya akuntabilitas atas produk kita dan tindakan yang muncul dalam penggunaan AI,” jawabnya sambil mencontohkan interaksi menggunakan AI Bing Chat Enterprise.

Pada interaksinya di dalamnya terlihat prinsip yang dianut oleh Microsoft untuk etika AI mereka. Misalnya privasi dan keamanan isi chat yang berkaitan dengan data penting atau sensitif yang dijamin tidak akan bocor. Kemudian hasil pencarian foto atau gambar yang disediakan bisa diketahui sumbernya dari mana.

Kemampuan AI yang dirancang Microsoft di dalamnya juga menerapkan keamanan dalam hal konten yang dihasilkan atau disediakan, misalnya tidak menampilkan atau memberikan output yang mengandung SARA atau konten sensitif, seperti kecelakaan atau yang bisa memicu konflik. “Prinsip yang selalu jadi perspektif kami tipsnya adalah saat membangun use case penggunaan AI pastikan bahwa use case ada, aman, dan apa yang akan terjadi. Jadi kita ada Impact Assessment untuk belajar pengembangan AI”

Di tahap tersebut juga diajak duduk bersama orang-orang dari ragam latar belakang dan profesi untuk mengecek kembali aspek mana saja yang masih bisa ditingkatkan dari teknologi tersebut. “Kami merasa pemerintah harus memimpin industri dalam rangka mengatur AI termasuk safety breaks atau menjamin keamanan operasional AI,” tandasnya.